TagarBMR.ID,BOLSEL– Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mencatat kemajuan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting di wilayahnya.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan III tahun 2024, persentase kemiskinan di Bolsel berhasil ditekan menjadi 11,33 persen.
Hal ini sekaligus menjawab anggapan bahwa kabupaten ini memiliki tingkat kemiskinan dan kasus stunting tertinggi di Sulawesi Utara.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bolsel, M. Arvan Ohy, SSTP, MAP, menjelaskan bahwa angka kemiskinan di kabupaten ini turun ke peringkat 14 dari 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara.
Menurutnya, ini adalah hasil dari berbagai intervensi pemerintah pusat dan daerah yang berhasil menekan angka kemiskinan dari 18 persen pada 2010 menjadi 11,33 persen di 2024.
“Pada tahun 2010, angka kemiskinan mencapai 18 persen. Dengan berbagai intervensi dan bantuan dari pemerintah pusat serta daerah, pada triwulan III tahun 2024, angka itu turun menjadi 11,33 persen. Ini adalah penurunan yang signifikan sebesar 6,77 persen,” jelas Arvan.
Sejak pembentukannya pada tahun 2008, Bolsel sempat menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Sulawesi Utara.
Namun, berkat komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, peringkat tersebut kini terus membaik.
Penurunan angka kemiskinan di Bolsel didukung oleh tiga pilar utama: pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Berikut ini adalah program-program yang menjadi kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan di Bolsel:
Pemenuhan Hak Dasar
Program pembangunan rumah layak huni menjadi prioritas Pemkab Bolsel untuk memenuhi hak dasar masyarakat. Pembangunan rumah ini membantu warga memiliki tempat tinggal yang layak dan sehat, yang berdampak positif pada kesejahteraan mereka
Pengurangan Beban Hidup
Pemkab Bolsel memberikan akses layanan kesehatan melalui BPJS yang telah menjangkau 96 persen warga Bolsel.
Dengan adanya akses BPJS ini, warga tidak perlu khawatir mengenai biaya kesehatan yang tinggi sehingga dapat mengurangi beban hidup mereka secara signifikan.
Peningkatan Kualitas Hidup
Pemerintah juga memberikan beasiswa untuk siswa kurang mampu, mendukung UMKM, dan meningkatkan infrastruktur publik seperti jalan dan fasilitas umum lainnya.
Langkah-langkah ini dirancang untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat serta bantuan di sektor perikanan dan pertanian, yang dinilai sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Bolsel.
Tidak hanya kemiskinan yang mengalami penurunan, Pemkab Bolsel juga mencatatkan penurunan signifikan dalam angka stunting di wilayahnya.
Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) dari Kementerian Kesehatan, sejak tahun 2019, angka stunting di Bolsel berhasil diturunkan dari 15,55 persen menjadi hanya 2,05 persen pada Oktober 2024.
“Intervensi spesifik mencakup perbaikan gizi, pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil, serta penanganan balita gizi buruk melalui posyandu,” papar James.
Program-program tersebut dijalankan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, posyandu, dan masyarakat, sehingga penanganan kasus stunting dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
Pun untuk mempercepat penurunan angka stunting, Pemkab Bolsel meluncurkan program “Bolsel Tuntaskan Stunting” (BTS) pada tahun 2023.
Program ini bertujuan memberikan bantuan segera bagi balita yang didiagnosis stunting berdasarkan hasil pengukuran bulanan. Jika ditemukan peningkatan kasus, bantuan akan diberikan pada bulan berikutnya untuk memastikan balita yang membutuhkan mendapatkan perawatan dengan cepat.
“Jika ada peningkatan kasus pada September, bantuan langsung diberikan di bulan berikutnya, seperti pada Oktober,” imbuhnya.