TagarBMR.id,BOLSEL– Bupati Bolsel Selatan, Hi. Iskandar Kamaru, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang LKPJ kepala daerah di gedung paripurna DPRD Kabupaten Bolsel, membuka sidang Paripurna Tahap II Penyampaian Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Bolsel Tahun Anggaran 2023 dan Pembicaraan Tingkat II atas Penetapan Ranperda Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
Menurut Bupati, seluruh capaian kinerja ini adalah hasil kerjasama konkret dua lembaga tertinggi daerah, pemerintah, dan jajaran DPRD.
“Pencapaian kinerja program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tahun 2023 ini, merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran eksekutif bersama DPRD,” kata Bupati.
Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Ir Ariffin Olii, seluruh fraksi menyatakan menerima LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Bolsel TA 2023 untuk ditetapkan, begitu juga dengan Ranperda Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang disetujui DPRD Bolsel untuk ditetapkan sebagai Perda.
Keputusan ini mendapat perhatian dari Bupati Iskandar dan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid.
Iskandar memberikan apresiasi kepada DPRD, terutama Pansus yang telah bekerja intens dalam mengevaluasi LKPJ 2023 dan memberikan penghargaan kepada pihak yang berinteraksi demi pembangunan.
“Tentu, apa yang menjadi catatan dari tiap-tiap fraksi kami akan tindaklanjuti untuk dijadikan bahan masukan demi perbaikan ke depan,” ujarnya.
Selain itu, Bupati Iskandar juga mengklarifikasi informasi yang tersebar di media sosial tentang angka stunting di Kabupaten Bolsel.
Menurut data ePPGBM terkini bulan Maret 2024, jumlah balita stunting di Kabupaten Bolsel turun menjadi 145 anak dengan prevalensi stunting 2,68%, dari 241 pada Januari 2023.
“Tentu ini merupakan perkembangan signifikan,” tandasnya. (BoKor)