Tagar BMR | Inovatif dan Kredibel Inovatif dan Kredibel
OLSEL- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar Rapat Paripurna tahap 1 tentang Penyampaian rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan pancangan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2022 di Ruang Paripurna Kawasan perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki. Senin, (15/08/2022).
Rapat paripurna itu sendiri diikuti 12 Anggota DPRD ini, dipimpin Ketua Ir. Arifin Olii dan dihadiri Bupati Hi. Iskandar Kamaru,S.Pt yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Marzanzius Arvan Ohy .
Diawali dengan pembacaan surat masuk dari Pemerintah Daerah (Pemda) oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tahun anggaran 2022 Pemda kepada DPRD.
Arifin Olii Ketua DPRD mengatakan paripurna tersebut berdasarkan surat masuk dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selatan Nomor.
100/637/VIII/2022/sekr. Perihal penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.
Ia juga menyampaikan paripurna DPRD ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, maka kepala daerah menyampaikan rancangan perubahan kua dan rancangan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022.
“Dalam rangka memaksimalkan waktu pelaksanaan program dan kegiatan, maka DPRD Kabupaten Bolsel melalui badan musyawarah telah melaksanakan rapat internal guna menjadwalkan pelaksanaan rapat paripurna dewan sekalisus tahapan-tahapan selanjutnya untuk proses legalisasi sebuah aturan,” Kata Olii
Sementara itu, Sekda Bolsel Arvan Ohy menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Ketua dan Anggota DPRD yang telah mengagendakan rapat penyampaian KUA dan PPAS paripurna tersebut. “Semoga Kegiatan yang dilaksanakan hari ini mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa,” Ujar Ohy
Sekda menjelaskan Perubahan KUA dan PPAS tahun 2022 berdasarkan perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2022 yang bertemakan “Pemulihan ekonomi dan repormasi struktural melalui ketahanan sosial, ketahanan pangan dan peningkatan infrastruktur,” jelasnya
Dikatakannya,Pemerintah Daerah telah menyusun rancangan perubahan KUA dan PPAS dengan berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2010 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
” Mengacu pada pasal 122 peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 perubahan KUA dan PPAS dilakukan apabila terjadi pertumpahan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran tahun anggaran sebelumnya,” katamnya lagi
Arvan Melanjutkan Terjadinya atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, Terjadi pelampauan atau tidak terealisasinya belanja daerah, terjadi sumber pembiayaan daerah.
” Dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 pemerintah daerah tetap menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan arah kebijakan nasional Dalam mendukung program perioritas dengan meningkatkan kwalitas belanja menjadi efektif dan terarah,” tukasnya.
(Adve/Bobi)
