BOLSEL – Bupati Bolsel Iskandar Kamaru Buka rapat Kordinasi Pengelolaan KEE koridor hidupan liar Tanjung Binerean dan sosialisasi upaya perlindungan nilai keanekaragaman hayati tinggi di ballroom Hotel Sutan Raja Kotamobagu (23/2/2022).
“Menjaga Tanjung Binerean di luar kawasan Taman Nasional merupakan tanggung jawab kita semua, terlebih dalam hutan itu terdapat hewan endemik yang secara alami mendiami serta tidak dapat ditemukan di wilayah lain,” pinta Iskandar
Bupati menjelaskan dalam Tanjung Binerean berbagai keanekaragaman hayati dan satwa endemik hidup yang memiliki keunikan dan ciri khas, serta merupakan hewan asli yang hanya ada di sini, tambahnya.
Olehnya Bupati berharap kawasan yang punya nilai jual tinggi ini mampu kita jaga.
“Kawasan ekosistem esensial ( Red KEE) Tanjung Binerean ini mari kita jaga bersama. Karena kawasan ini punya nilai konservasi tinggi. Bahkan saat penyusunan RTRW, kita sudah punya kajian nilai konservasi tinggi (NKT) yang telah disusun oleh Pemda bersama WCS, pemangku kepentingan terkait serta selaras dengan Peraturan yang ada sehigga tidak ada masalah. Olehnya, mari kita catatkan sejarah agar menjadi satu kawasan yang tidak ada di daerah lain,” tukas Iskandar
Sementara Kepala BKSDA Provinsi Sulut Ashari Dg Masikki kesempatan yang sama mengatakan diperlukan kolaborasi antara sektor yang terpadu dan sinergi disetiap tingkatan sebagai upaya konservasi Tanjung Binerean ini, tuturnya.
Apalagi menurutnya keanekaragaman hayati lebih banyak hidup diluar hutan konservasi.
“Diperlukan kajian, inventarisasi dan konservasi di tanjung binerean untuk ditetapkan sebagai satu area kawasan, termasuk landskap KEE sudah dilakukan. Olehnya forum KEE dan rencana aksi menjadi tanggung jawab kita untuk komitmen tanjung binerean,” ungkap Masikki.
Tak lupa Masikki mengapresiasi Pemkab Bolsel yang telah menerbitkan Perda kawasan pengungsian satwa, karena menurutnya itu akan menjadi acuan dalam pengelolaan KEE Tanjung Binerean, serta sebagai payung hukum untuk melahirkan Perdes.
BTN Bogani Nani Wartabone sendiri terkait KEE Tanjung Binerean mengungkapkan untuk menjadikan satu kawasan konservasi ada penilaian tertentu.
“Pemkab ajukan ke pemerintah pusat untuk diusulkan menjadi kawasan konservasi, namun dengan KEE ini menjadi perlindungan atas keberadaan satwa liar dan keanekaragaman tumbuhan yang ada di Tanjung Binerean, karena memiliki nilai tinggi,” singkat Supriyanto, Kepala BTN Bogani Nani Wartabone.
Kegiatan ini sendiri terselenggara atas kerja sama Forum Kolaborasi Pengelolaan KEE Koridor Hidupan Liar Tanjung Binarean dengan dukungan pembiayaan dari WCS-IP yang dihadiri oleh Kepala BKSD Sulut, TNBNW, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Bolsel, sejumlah Kepala SKPD, Camat, Sangadi, serta para peserta berlangsung hingga 25 Februari pekan ini.
Sebelumnya , komitmen Pemkab Bolsel dalam hal konservasi lewat Peraturan Bupati No. 78 Tahun 2018, tentang penataan kawasan pengungsian Satwa, serta Keputusan Bupati No. 289 Tahun 2019, tentang forum kolaborasi pengelolaan KEE koridor hidupan liar Tanjung Binarean, dan Perda No. 2 Tahun 2021 terkait penetapan kawasan pengungsian satwa.
(adv/ Bobi)