Wabu Bolsel Deddy Abdul Hamid Diskusi Dengan KASN RI di Jakarta

Bolsel -Wabup Bolaanv Mongondow Selatan ( Bolssl) Deddy Abdul Hamid didampingi Kaban BKPSDM Ahmadi Modeong SPd, Kadis Pariwisata Wahyudin Kadullah dan Kasub Protokol melakukan audiensi dan diskusi bersama Komisi Aparatur Negara (KASN) RI di Jakarta pada Selasa (22/09/2021).

Kunjungan audiensi ke kantor KASN-RI ini diterima langsung oleh Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 1 H. John Ferianto bersama pejabat KASN.

Deddy menegaskan hal ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan dan mematangkan penataan birokrasi yang berkualitas di Kabupaten Bolsel.
Wabup juga menyampaikan terima kasih atas penyambutan dari KASN-RI.

” Saya menyampaikan dua hal yaitu, pertama, bahwa rekomendasi untuk Uji Kompetensi (job fit) beberapa jabatan tinggi pratama di Kabupaten Bolsel sudah kami terima. Kedua, bahwa apa yang menjadi penegasan oleh KASN terkait dengan syarat dan regulasi pengisian JPT tentu akan menjadi dasar kami dalam uji kompetensi job fit. Oleh karena itu, sebagai bagian dari komitmen pemda dalam menciptakan birokrasi yg berkualitas, good government dan clean government kami pandang perlu untuk melakukan koordinasi sinergi dengan KASN,” kata Bupati

Wabup kemudian menyampaikan bahwa kehadiran KASN adalah sebagai bagian penting dalam mendorong dan menciptakan tata kelola pemerintahan birokrat yg baik, bersih dan akuntabel.

Sementara itu, Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 1 H. John Ferianto menyampaikan bahwa untuk pengisian Jabatan tinggi pratama di instansi pemerintah, KASN memberikan ruang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan tentu berdoman pada ketentuan yg berlaku.

” Setiap daerah yg mengusulkan seleksi jabatan tinggi pratama atau uji kompetensi, prinsipnya KASN mendukung, sepanjang dilaksanakan dengan mekanisme yg ada. Evaluasi kinerja pejabat bisa dilakukan pada 1 tahun masa jabatan, apalagi pada jabatan yg sudah di atas 2 tahun dan 5 tahun,” Ungkap Ferianto sembari menambahkan

‘ Penataan birokrasi yg berkualitas di era perkembangan teknologi informasi yg cepat saat ini wajib direspon oleh pemerintah daerah agar tercipta tata kelola pemerintahan yg baik”.

(Bobi)

Komentar Facebook